MOEHAMMAD IRFAN MAULANA

MOEHAMMAD IRFAN MAULANA

Jumat, 22 Agustus 2014

imperium romawi

Jumat, Agustus 22, 2014    No comments
Kekaisaran Romawi (bahasa Latin: Imperium Romanum) adalah periode pasca-Republik peradaban Romawi kuno, yang dicirikan dengan bentuk pemerintahan autokrasi dan wilayah kekuasaan yang luas di sekitar Mediterania di Eropa, Afrika, danAsia.[6] Pendahulunya, Republik Romawi yang berusia 500 tahun, telah melemah dan runtuh akibat serangkaian perang saudara. Beberapa peristiwa yang menandai peralihan Republik menjadi Kekaisaran adalah penunjukan Julius Caesar sebagaidiktator seumur hidup (44 SM); Pertempuran Actium (2 September 31 SM); dan pemberian gelar kehormatan Augustus kepadaOktavianus oleh Senat Romawi (16 Januari 27 SM).
Pada dua abad pertama pemerintahannya, Kekaisaran Romawi mengalami masa kestabilan dan kemakmuran yang dikenal dengan Pax Romana ("Kedamaian Romawi").[7] Kekaisaran Romawi mencapai masa kejayaannya dengan wilayah kekuasaan terluas di bawah pemerintahan kaisar Trajanus (98–117 M). Pada abad ke-3, Kekaisaran menderita krisis yang mengancam keberlangsungannya, namun berhasil dipulihkan oleh kaisar Aurelianus dan Diokletianus. Umat Kristen mulai berkuasa pada abad ke-4 setelah diberlakukannya sistem dwikekuasaan yang dikembangkan di Barat Latin dan Timur Yunani. Setelahruntuhnya pemerintahan pusat di Barat pada abad ke-5, Kekaisaran Timur tetap bertahan dan melanjutkan tampuk pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium.
Karena wilayahnya yang luas dan masa pemerintahannya yang lama, institusi dan kebudayaan Romawi memberikan pengaruh yang besar dan abadi terhadap perkembangan bahasa, agama, arsitektur, filsafat, hukum, dan bentuk pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasainya, terutama di Eropa. Ketika bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke belahan dunia lainnya, pengaruh Romawi turut disebarkan ke seluruh dunia.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah Kekaisaran Romawi
Lihat pula: Sejarah kampanye militer Romawi
Romawi mulai menganeksasi provinsi-provinsi pada abad ke-3, empat abad sebelum mencapai masa kejayaannya, dan dalam arti tersebut, Romawi sudah menjadi sebuah "kekaisaran" meskipun masih dijalankan sebagai sebuah republik.[8] Provinsi di Republik Romawi dikelola oleh mantan konsul dan praetor, yang dipilih untuk masa jabatan satu tahun dan memperoleh hakimperium, atau "hak untuk memimpin".[9] Pengumpulan harta kekayaan dan penguasaan militer oleh sejumlah kecil orang melalui komando atas provinsi merupakan faktor utama yang menyebabkan peralihan dari republik menjadi kekaisaran autokrasi.[10] Kelak, jabatan kuasa yang dipegang oleh kaisar disebut dengan imperium.[11] Kata imperium dalam bahasa Latintersebut merupakan asal muasal untuk kata imperium dalam bahasa Indonesia, yang maknanya mulai berpengaruh pada sejarah Romawi di kemudian hari.[12]
Augustus dari Prima Porta(awal abad ke-1 M).
Sebagai kaisar pertama, Augustus menempati jabatan resmi dan berupaya untuk menyelamatkan republik, ia secara hati-hati membingkai kekuasaannya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi republik. Ia menolak anggapan bahwa Romawi terkait denganmonarki, dan menyebut dirinya sebagai priceps, "warga negara terkemuka". Konsul tetap dipilih, tribun rakyat tetap diberi hak untuk menyusun undang-undang, dan senator masih mengadakan debat di curia. Meskipun demikian, Augustus adalah kaisar yang mengeluarkan preseden bahwa keputusan akhir berada di tangan kaisar, yang didukung oleh kekuatan militer.
Masa pemerintahan Augustus, yang berlangsung dari 27 SM sampai 14 M, dijelaskan dalam seni dan sastra Augustusansebagai "Masa Keemasan". Augustus berhasil menata landasan ideologi kekaisaran yang bertahan selama tiga abad, dikenal dengan Principate (27 SM-284 M), dan 200 tahun pertama pemerintahan kekaisaran Romawi yang secara tradisional dianggap sebagai Pax Romana (kedamaian Romawi). Pada masa ini, peran kekaisaran berlanjut dengan ikut serta mengatur kehidupan masyarakat sipil, hubungan ekonomi, dan membentuk norma-norma agama, hukum, dan budaya. Pemberontakan di provinsi-provinsi jarang terjadi, tetapi ketika terjadi, pemberontakan berlangsung dengan "sengit dan cepat",[13] seperti yang terjadi diBritania dan Gaul. Perang Yahudi-Romawi yang berlangsung selama 60 tahun pada paruh kedua abad pertama dan paruh pertama abad kedua adalah perang hebat yang terjadi pada awal kekaisaran, baik dari segi lama peperangan ataupun kekerasan yang dilakukan.[14]
Keberhasilan Augustus dalam menciptakan prinsip-prinsip pergantian takhta dinasti dibatasi oleh sejumlah pewaris yang berbakat dan hidup lebih lama; dinasti Julio-Claudian memiliki empat kaisar yang memerintah Romawi – Tiberius, Caligula,Claudius, dan Nero. Dinasti ini digulingkan pada tahun 69 M dalam Perang Empat Kaisar, yang dimenangkan oleh Vespasianus.
Vespasianus menjadi pendiri dinasti Flavian yang berumur pendek, diikuti oleh dinasti Nerva–Antonine yang melahirkan "Lima Kaisar Baik": Nerva, Trajan, Hadrianus, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius. Dalam pandangan sejarawan Yunani Dio Cassius,, seorang pengamat kontemporer, naik takhtanya kaisar Commodus pada tahun 180 M menandai peralihan dari "kerajaan emas menjadi kerajaan besi"[15] – komentar terkenal yang menyebabkan beberapa sejarawan, terutama Edward Gibbon, berpendapat bahwa pemerintahan Commodus menandai dimulainya kemerosotan Kekaisaran Romawi.
Pada tahun 212, pada masa pemerintahan Caracalla, kewarganegaraan Romawi diberikan kepada semua penduduk merdeka di seluruh Kekaisaran. Namun, meskipun kebijakan ini diberlakukan secara universal, dinasti Severan mengacaukannya. Menjelang keruntuhannya, Kekaisaran Romawi dihadapkan pada Krisis Abad Ketiga, suatu periode yang ditandai oleh banyaknya invasi, konflik sipil, depresi ekonomi, dan serangan wabah.[16] Dalam mendefinisikan zaman sejarah, krisis ini dipandang sebagai peralihan dari periode Antikuitas Klasik menuju Antikuitas Akhir. Diocletianus (memerintah 284-305) membawa Kekaisaran kembali ke ambang keruntuhan, tetapi ia menolak peraturan princeps dan menjadi kaisar pertama yang ditunjuk secara teratur sebagai domine, master, atau lord.[17] Pemerintahan Diocletianus juga menandai upaya Kekaisaran dalam melawan ancaman dari agama Kristen dengan terjadinya Penganiayaan Besar. Kondisi absolutisme autokrasi yang diawali dengan penunjukan Diocletius sebagai Dominate bertahan sampai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Kaisar[sunting | sunting sumber]

Kekuasaan Kaisar (atas imperiumnya), paling tidak secara teori, adalah berdasarkan kekuasaannya sebagai Tribunus(potestas tribunicia) dan sebagai Prokonsul Kekaisaran (imperium proconsulare).[18] Secara teori, kekuasaan Tribunus (sebagaimana sebelumnya kekuasaan Tribunus Pleb di masa Republik Romawi) membuat seorang Kaisar dan jabatannya menjadi tak dapat dipersalahkan (sacrosanctus), dan memberikan Kaisar kekuasaan untuk mengatur pemerintahan Romawi, termasuk kekuasaan untuk mengepalai dan mengontrol Senat.[19]
Kekuasaan Prokonsul Kekaisaran (sebagaimana sebelumnya kekuasaan gubernur militer, atau prokonsul, di masa Republik Romawi) memberinya wewenang atas tentara Romawi. Ia juga mendapat kekuasaan yang di masa Republik merupakan hak dari Senat dan Majelis Romawi, antara lain termasuk hak untuk menyatakan perang, meratifikasi perjanjian, dan bernegosiasi dengan para pemimpin asing.[20]
Kaisar juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh para Censor, termasuk kekuasaan untuk mengatur keanggotaan Senat.[21] Selain itu, Kaisar juga mengendalikan lembaga keagamaan, karena sebagai kaisar ia adalah Pontifex Maximus dan merupakan salah satu anggota pimpinan dari keempat lembaga keagamaan Romawi. Perbedaan-perbedaan wewenang tersebut meskipun jelas di masa awal Kekaisaran, akhirnya mengabur dan kekuasaan Kaisar menjadi kurang konstitusional dan semakin monarkis.[22]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]


Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sebutan lainnya untuk merujuk pada "Kekaisacran Romawi" di kalangan rakyat Romawi dan Yunani adalah Res publica Romana atau Imperium Romanorum (bahasa Yunani:Βασιλείᾱ τῶν Ῥωμαίων – Basileíā tôn Rhōmaíōn – ["Domini (secara harfiah 'kerajaan') Romawi"]) dan Romania. Res publica berarti "persemakmuran" Romawi, dan dapat merujuk pada pemerintahan Republik dan Kekaisaran. Imperium Romanum (atau Romanorum) merujuk pada wilayah-wilayah yang ditambahkan oleh Kekaisaran Romawi. Populus Romanus, "rakyat Romawi", sering digunakan untuk menyebut negara Romawi oleh bangsa lainnya. Istilah Romania, initially a colloquial term for the empire's territory as well as the collectivity of its inhabitants, appears in Greek and Latin sources from the 4th century onward and was eventually carried over to the Byzantine Empire. See R.L. Wolff, "Romania: The Latin Empire of Constantinople," Speculum 23 (1948), pp. 1–34, especially pp. 2–3.
  2. ^ Bennett, J. Trajan: Optimus Princeps. 1997. Fig. 1. Wilayah di sebelah timur sungai Euphrates baru ditaklukkan pada tahun 116–117.
  3. ^ Constantine I (306–337 AD) by Hans A. Pohlsander. Written 2004-01-08. Retrieved 2007-03-20.
  4. ^ a b c Taagepera, Rein (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D". Social Science History (Duke University Press) 3 (3/4): 125.doi:10.2307/1170959. JSTOR 1170959.
  5. ^ John D. Durand, Historical Estimates of World Population: An Evaluation, 1977, pp. 253–296.
  6. ^ "Roman Empire", Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2008
  7. ^ "Pax Romana". Britannica Online Encyclopedia.
  8. ^ Christopher Kelly, The Roman Empire: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2006), p. 4ff.; Claude Nicolet, Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire(University of Michigan Press, 1991, originally published in French 1988), pp. 1, 15; T. Corey Brennan, The Praetorship in the Roman Republic (Oxford University Press, 2000), p. 605 et passim; Clifford Ando, "From Republic to Empire," in The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World (Oxford University Press, pp. 39–40.
  9. ^ Clifford Ando, "The Administration of the Provinces," in A Companion to the Roman Empire (Blackwell, 2010), p. 179.
  10. ^ Nicolet, Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire, pp. 1, 15; Olivier Hekster and Ted Kaizer, preface to Frontiers in the Roman World. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16–19 April 2009) (Brill, 2011), p. viii; Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic (Oxford University Press, 1999), p. 114; W. Eder, "The Augustan Principate as Binding Link," in Between Republic and Empire (University of California Press, 1993), p. 98.
  11. ^ John Richardson, "Fines provinciae," in Frontiers in the Roman World, p. 10.
  12. ^ Richardson, "Fines provinciae," in Frontiers in the Roman World, pp. 1–2.
  13. ^ Mary T. Boatwright, Hadrian and the Cities of the Roman Empire (Princeton University Press, 2000), p. 4.
  14. ^ Yaron Z. Eliav, "Jews and Judaism 70–429 CE," in A Companion to the Roman Empire (Blackwell, 2010), p. 571.
  15. ^ Dio Cassius 72.36.4, Loeb edition translated E. Cary
  16. ^ Brown, P., The World of Late Antiquity, London 1971, p. 22.
  17. ^ Adrian Goldsworth, How Rome Fell: Death of a Superpower (Yale University Press, 2009), pp. 405–415.
  18. ^ Abbott, hlm. 342.
  19. ^ Abbott, hlm. 357.
  20. ^ Abbott, hlm. 345.
  21. ^ Abbott, hlm. 354.
  22. ^ Abbott, hlm. 341.

Referensi[sunting | sunting sumber]


0 komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)